Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Hak Politik Disabilitas, Bawaslu Aceh Tamiang Jalin Kerja Sama.

Penandatangan Kerjasama Bawaslu dengan SLB

Ketua dan Anggota Bawaslu Aceh Tamiang bersama Kepala Sekolah SLB Pembina Aceh Tamiang pada pelaksanaan Penandatanganan Kerjasama di sekolah setempat, Rabu (18/11/2026)

Bawaslu _ Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang, Hak politik merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Namun, keterbatasan akses informasi, fasilitas pemungutan suara yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, hingga minimnya pemahaman mengenai hak-hak politik masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemilu yang inklusif. Menjawab tantangan tersebut, Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang menjalin kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan pada sekolah setempat Rabu,18/11/2026.

Kegiatan yang berlangsung di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang pukul 10.00 WIB tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Aceh Tamiang, Imran, S.E., M.H., bersama Kepala SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang, Supranata, S.Ag. Penandatanganan turut disaksikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Eki Junianto, S.Pd.I., M.H., serta dewan guru.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis Bawaslu dalam memperluas pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang ramah disabilitas, sekaligus memastikan kelompok penyandang disabilitas tidak terpinggirkan dalam proses demokrasi.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Aceh Tamiang, Imran, menegaskan bahwa Pemilu merupakan milik seluruh warga negara. Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk memilih, dipilih, maupun turut mengawasi jalannya Pemilu. Karena itu, akses terhadap pendidikan demokrasi harus diberikan secara inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

Imran juga memaparkan bahwa berdasarkan data pemilih disabilitas yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sedikitnya 1.453 penyandang disabilitas di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Jumlah tersebut terdiri atas 513 penyandang disabilitas fisik, 108 intelektual, 324 mental, 324 sensorik wicara, 93 sensorik rungu, dan 98 sensorik netra.

Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pemilih dan pengawasan Pemilu yang inklusif bukan sekadar pelengkap kegiatan demokrasi, melainkan kebutuhan yang harus mendapat perhatian serius. Setiap kelompok disabilitas memiliki kebutuhan akses informasi dan pelayanan yang berbeda, sehingga pendekatan pendidikan politik tidak dapat disamaratakan.

Selama ini, pemilih disabilitas masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan akses informasi kepemiluan, fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, hingga pemahaman mengenai hak dan kesempatan politik yang belum merata. Kondisi tersebut berpotensi membatasi kemandirian penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Melalui PKS ini, Bawaslu Aceh Tamiang dan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang menyepakati tiga komitmen utama. Pertama, edukasi partisipatif ramah disabilitas melalui pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan Pemilu agar siswa memahami arti penting partisipasi dalam demokrasi.

Kedua, pengembangan Sekolah Pengawasan Partisipatif Inklusif dengan menjadikan lingkungan sekolah sebagai ruang pembelajaran demokrasi sejak dini. Ketiga, penerapan prinsip No One Left Behind atau tidak seorang pun tertinggal, dengan mendorong agar seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dapat menyalurkan hak pilihnya secara nyaman.

Kepala SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang, Supranata, S.Ag., menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa memberikan pemahaman demokrasi kepada siswa penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama. Para siswa membutuhkan bimbingan, pengarahan, dan edukasi agar mampu memahami serta menggunakan hak pilihnya secara mandiri dalam sistem demokrasi.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelenggaraan pendidikan demokrasi yang lebih dekat dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai, siswa tidak hanya mengenal Pemilu sebagai kegiatan memilih pemimpin, tetapi juga memahami hak politik, pentingnya suara setiap warga negara, serta peran masyarakat dalam mengawasi jalannya demokrasi.

Bagi Bawaslu Aceh Tamiang, pengawasan Pemilu yang berkualitas tidak hanya diukur dari terlaksananya seluruh tahapan sesuai ketentuan, tetapi juga dari sejauh mana seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih terbuka, aksesibel, dan berkeadilan.

Ke depan, melalui komitmen bersama ini, SLB diharapkan dapat menjadi ruang tumbuhnya kesadaran demokrasi bagi penyandang disabilitas, sekaligus melahirkan pemilih yang mandiri, kritis, dan berani menggunakan hak politiknya. Sebab, demokrasi yang berkualitas bukan hanya tentang memberikan suara kepada sebanyak mungkin orang, tetapi memastikan setiap suara memiliki kesempatan yang sama untuk didengar.
 

Penulis : Sheila Mukti
Foto    : Muzakir
Editor : Yudi Ferdiansyah Putra

Tag
#BawasluAcehTamiang #Panwaslih Aceh Tamiang #SLBAcehTamiang #PerjanjianKerlaSama, #Disabilitas