Bawaslu Aceh Tamiang Bahas Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu dan Masukan Revisi UU Pemilu Tahun 2029
|
Bawaslu _ Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang, Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kapasitas jajaran pengawas pemilu terhadap perkembangan regulasi Pemilu, Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang mengikuti kegiatan Diseminasi Produk Hukum bertema “Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu dan Daftar Inventarisasi Masalah Masukan Revisi Undang-Undang Pemilu Tahun 2029” yang dilaksanakan di ruang rapat Sekretariiat Bawaslu Aceh Tamiang. Kamis, 19/11/2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan Fahrul Rizha Yusuf, Anggota Bawaslu Provinsi Aceh sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Fahrul menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap regulasi Pemilu, khususnya Undang-Undang Pemilu dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai landasan dalam penyempurnaan sistem Pemilu di Indonesia.
Pembahasan turut mencakup sistem Pemilu nasional dan lokal, termasuk kekhususan Aceh serta ketentuan ambang batas parlemen lokal (local parliamentary threshold) sebesar 5% bagi partai politik lokal. Menurutnya, pengembangan regulasi Pemilu perlu tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kekhususan Aceh.
Selain itu, kesiapan menghadapi tahapan Pemilu tahun 2027 menjadi salah satu perhatian penting. Kesiapan tersebut perlu didukung melalui penguatan aspek regulasi, kelembagaan, dan pengawasan. Strategi pengawasan juga perlu terus ditingkatkan, terutama dalam mengawasi aktivitas kampanye secara langsung maupun melalui media digital, termasuk pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK), penelusuran informasi, pengumpulan alat bukti, serta pembuktian dugaan pelanggaran.
Fahrul juga menyoroti tantangan pengawasan pemilu di tengah perkembangan digitalisasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). Potensi penyebaran berita bohong (hoaks), manipulasi foto dan video (deepfake), serta konten digital yang dapat memengaruhi masyarakat menjadi hal yang perlu diantisipasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Imran, turut menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan AI secara bijak sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Ia mengingatkan agar penggunaan AI tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan, sehingga kemampuan berpikir kritis, kemandirian, dan tanggung jawab dalam bekerja tetap terjaga. Menurutnya, AI harus menjadi sarana pendukung, bukan pengganti kemampuan manusia.
Dalam kaitannya dengan persiapan revisi Undang-Undang Pemilu Tahun 2029, penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan. DIM tersebut diharapkan dapat mencakup berbagai persoalan Pemilu, di antaranya pemanfaatan AI dalam proses pemilu, Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta berbagai aspek lainnya yang memerlukan penyempurnaan regulasi.
Tidak hanya membahas evaluasi regulasi, kegiatan ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas jajaran dalam penyusunan produk hukum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui simulasi penyusunan (drafting) dokumen hukum, seperti rancangan putusan, dokumen penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan produk hukum lainnya agar tersusun secara sistematis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penyusunan tulisan dan kajian hukum juga menjadi bagian dari upaya pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam menunjang pelaksanaan tugas administrasi dan kelembagaan, meningkatkan pemahaman, serta mendorong kualitas kinerja.
Melalui kegiatan diseminasi hukum ini, diharapkan jajaran Bawaslu semakin memahami perkembangan regulasi dan tantangan penegakan hukum pemilu, sekaligus mampu memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan Undang-Undang Pemilu Tahun 2029.
Penulis : Miftakhul Qori'ah
Foto : Muzakir
Editor : Yudi Ferdiansyah Putra