Hadiri Forum Konsultasi Publik KIP, Bawaslu Sarankan Pelayanan Maksimal bagi Pemilih Rentan
|
Bawaslu_ Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Aceh Tamiang, Imran, mendorong Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk memberikan pelayanan yang maksimal, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok pemilih rentan.
Hal tersebut disampaikan Imran dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (17/11/2026).
“Kita berharap layanan yang disediakan benar-benar memadai, dengan fasilitas yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, mudah diakses, serta memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Baik bagi pemilih pemula, masyarakat yang ingin melakukan perubahan atau perbaikan data, maupun warga yang perlu menghapus data pemilih karena sudah tidak memenuhi syarat,” ujar Imran.
Menurutnya, untuk mendukung pelayanan terhadap ketiga kategori pemilih tersebut, diperlukan sosialisasi secara luas dan berkelanjutan agar masyarakat mengetahui berbagai layanan yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk proaktif memeriksa status hak pilihnya melalui aplikasi Cek DPT Online.
Tidak hanya terkait pelayanan pemilih, Imran juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Hal ini terutama menyangkut warga yang mengalami perpindahan tempat tinggal akibat kerusakan rumah dan kini menempati Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap). Perubahan domisili tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses pemutakhiran data pemilih apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Selain masyarakat terdampak banjir, Bawaslu juga mengidentifikasi sejumlah kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam pendataan pemilih, salah satunya pekerja perkebunan kelapa sawit. Mobilitas pekerja yang kerap berpindah antar Afdeling berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan dengan tempat tinggal aktual.
Kerawanan serupa juga berpotensi terjadi pada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Aceh–Sumatera Utara. Mobilitas penduduk lintas wilayah tersebut dapat berpotensi memicu persoalan data ganda apabila tidak disertai koordinasi dan sinkronisasi data yang baik.
Di samping itu, warga, pelajar, dan mahasiswa yang menempuh pendidikan maupun bekerja di luar daerah atau luar negeri juga perlu menjadi perhatian. Begitu pula penduduk yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau belum memperbarui dokumen kependudukannya, karena kondisi tersebut dapat memengaruhi akurasi data pemilih.
“Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tersebut ke depannya, KIP perlu memperkuat koordinasi secara rutin dan berkelanjutan dengan Disdukcapil, pihak Perkebunan, KPU kabupaten tetangga, serta perangkat kampung. Melalui koordinasi lintas sektor ini, berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi akurasi data pemilih dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini,” jelas Imran.
Penulis : Dita Rizki Agustina
Foto : Riki Diansyah Putra
Editor : Imran