Marini : Demokrasi Tanpa Korupsi, Perlu Perhatian Semua Pihak

Aceh Tamiang - Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslih Aceh, Marini mengatakan untuk mewujudkan Demokrasi Tanpa Korupsi diperlukan perhatian semua pihak termasuk partai politik. Jum'at 20 November 2020. Hal tersebut disampaikan saat Podcast Serambi dengan thema"Demokrasi Tanpa Korupsi: Peran Masyarakat Sipil Dalam Mengawal Demokrasi". Acara tersebut menghadirkan narasumber, Marini mewakili Panwaslih Provinsi Aceh, Arman Fauzi dari Komisi Informasi Aceh (KIA), dan Alfian Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Marini menambahkan, disamping usaha membangun pengawasan partisipatif bersama masyarakat, para stakholder juga harus mengambil peran dalam mewujudkan pemilu yang demokratis terbebas dari korupsi. Langkah itu, katanya diperlukan perhatian semua pihak terutama partai politik, dimana partai politiklah yang menjadi wadah para calon untuk mencalonkan diri, baik sebagai kepala daerah maupun calon legislatif. "Pola rekrutmen dan pendidikan politik perlu dilakukan oleh partai politik terutama penciptaan kader,"katanya Sementara koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, menyebutkan pun regulasi soal cost politik sudah banyak, namun belum berindikasi besar terhadap kuatnya proses demokrasi ideal yang kita harapkan, dan sangat perlu batasan yang ketat. Dan makanya perlu bagaimana adanya keterlibatan masyarakat sipil untuk melihat apakah regulasi yang ada sekarang sudah cukup ideal atau belum? Kemudian, kepada masyarakat sipil penting juga bagaimana merefleksi apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan apa yang harus kita dorong ke depan dan butuh by design yang kuat. Karena yang kita hadapi masuk dalam kontek kejahatan jaman sekarang. "Ini butuh energi yang besar sehingga demokrasi tanpa korupsi ini bukan sebuah imaji atau angan-angan tapi menjadi harapan besar bahwa ini bisa terjadi di negara kita,"harap Alfian (eim)